Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35?

6 minutes ago

Mentan sebut tidak beri toleransi bagi pengecer pupuk nakal

8 minutes ago

Permintaan SUN menembus Rp109 triliun, pemerintah serap Rp32 triliun

9 minutes ago

Kemenkop meningkatkan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih

13 minutes ago

Pendapatan Premi Jasindo Naik Hampir 37 Persen Capai Rp2,43 triliun

14 minutes ago

Operasi Patuh Jaya 2025, Kakorlantas: Lindungi Masyarakat, Bukan Ditakuti!

18 minutes ago

Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

19 minutes ago

Fakta-Fakta 4 Bocah Dirantai di Boyolali Seperti Tahanan

21 minutes ago

Angela Tanoesoedibjo Hadiri Munas Ke-19 BEM se-Indonesia

24 minutes ago

Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

25 minutes ago

Dirjen Pajak: Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

31 minutes ago

Belum Terima BSU 2025 Rp600.000? Cek Penyebab Notifikasi dari Bank BRI, Mandiri, dan BNI yang Masih Belum Muncul

36 minutes ago

MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal, Legislator PDIP Bicara Negara Feodal

JPNN • 7 hours ago

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menilai Mahkamah Konstitusi (MK) jauh melampaui kewenangan ketika membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024.

User's comments

Comment Message

Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35?

Mentan sebut tidak beri toleransi bagi pengecer pupuk nakal

Permintaan SUN menembus Rp109 triliun, pemerintah serap Rp32 triliun

Kemenkop meningkatkan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih

Pendapatan Premi Jasindo Naik Hampir 37 Persen Capai Rp2,43 triliun

Operasi Patuh Jaya 2025, Kakorlantas: Lindungi Masyarakat, Bukan Ditakuti!

Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

Fakta-Fakta 4 Bocah Dirantai di Boyolali Seperti Tahanan

Angela Tanoesoedibjo Hadiri Munas Ke-19 BEM se-Indonesia

Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

Dirjen Pajak: Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

Belum Terima BSU 2025 Rp600.000? Cek Penyebab Notifikasi dari Bank BRI, Mandiri, dan BNI yang Masih Belum Muncul

MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal, Legislator PDIP Bicara Negara Feodal

User's comments

To post comment, you need to sign-in first Untuk menulis komentar, anda harus login/masuk terlebih dahulu.

Related News

Soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional dan Daerah, Legislator PDIP: Cukup Mengagetkan

MK Harus Beri Penjelasan Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

KPU Apresiasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Legislator Ungkap Sisi Paradoks Putusan MK yang Memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

MK Putus Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Legislator Golkar: Jauh Memasuki Ranah Legislatif

NasDem Anggap Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Menabrak Konstitusi, PKS Merespons

To post comment, you need to sign-in first
Untuk menulis komentar, anda harus login/masuk terlebih dahulu.